JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5 persen dalam beberapa tahun terakhir ternyata belum mampu menciptakan lapangan kerja baru secara signifikan.
Pada kuartal II-2025, ekonomi nasional tumbuh 5,12 persen dengan nilai investasi mencapai Rp477,7 triliun. Namun, jutaan warga masih kesulitan mendapatkan pekerjaan layak dan berpenghasilan tetap.
Laporan terbaru Bank Dunia bertajuk "East Asia and The Pacific Economic Update October 2025: Jobs" mengungkapkan, anak muda Indonesia kini semakin sulit memperoleh pekerjaan formal. Bahkan, satu dari tujuh anak muda di Indonesiatercatat menganggur.
Baca Juga: Kegagalan RTRW Hambat Investasi Suzuya, DPRD Tuding Eksekutif Prioritaskan Ambisi Politik Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai kondisi tersebut mencerminkan fenomena jobless growth — pertumbuhan ekonomi tanpa diikuti penciptaan lapangan kerja yang memadai.
"Pertumbuhan ekonomi kita tidak sebanding dengan penciptaan pekerjaan baru. Ini adalah sinyal bahaya bagi masa depan ekonomi, terutama bagi kelompok usia produktif," ujarnya.
Ronny menjelaskan, sekitar 30–35 persen angkatan kerja Indonesia termasuk kategori rentan — bekerja tanpa upah, berusaha sendiri, atau di sektor informal tanpa jaminan sosial. Hingga 2024, proporsi pekerja informal masih di atas 58 persen, angka yang hampir tidak berubah selama satu dekade.
"Sebagian besar warga memang bekerja, tapi tanpa kepastian pendapatan, perlindungan sosial, atau akses ke pekerjaan layak," tambahnya.
Sektor industri manufaktur yang selama ini menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja padat karya terus mengalami pelemahan. Porsi tenaga kerja di sektor ini turun dari 15 persen pada 2012 menjadi hanya 13 persen pada 2023.
Sebaliknya, sektor jasa tumbuh pesat, namun didominasi pekerjaan berproduktivitas rendah seperti perdagangan kecil dan jasa pribadi. Fenomena ini disebut Ronny sebagai tanda premature tertiarization — pergeseran ke sektor jasa sebelum industri mencapai kematangan.
"Ini juga menandakan premature deindustrialisation, di mana negara kehilangan basis manufakturnya terlalu cepat sebelum mencapai pendapatan tinggi. Indonesia tampaknya menuju arah itu," ungkapnya.
Ronny menilai arah kebijakan ekonomi selama satu dekade terakhir terlalu menitikberatkan pada stabilitas makro — menjaga defisit di bawah 3 persen PDB dan inflasi rendah — namun kurang memberi ruang bagi ekspansi fiskal dan investasi publik yang menciptakan kerja.
Selain itu, kemajuan teknologi dan otomasi memperdalam dilema pasar kerja. Banyak perusahaan menggantikan tenaga kerja berupah rendah dengan mesin, sementara program pelatihan tenaga kerja belum optimal, meningkatkan risiko jebakan teknologi.