MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus bergerak cepat merespons lonjakan inflasi yang menempatkan Sumut sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia pada September 2025, yakni sebesar 5,32 persen (year-on-year). Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menggelar Gerakan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 524 titik yang tersebar di seluruh 33 kabupaten/kota.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Hutagalung, mengatakan bahwa gerakan ini menjadi upaya nyata pemerintah dalam menurunkan harga kebutuhan pokok yang menjadi penyumbang utama inflasi.
"Gerakan pangan dan pasar murah ini sudah berlangsung sejak Agustus dan masih terus berjalan. Kami juga sudah menyiapkan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam mengantisipasi inflasi," kata Poppy dalam Temu Pers di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (7/10/2025).
Baca Juga: Pemprov Sumut Gandeng Google Dorong Transformasi Digital Sekolah, Targetkan Hapus Blank Spot Internet Komoditas Pemicu Inflasi: Cabai, Beras, hingga EmasMenurut data, komoditas yang paling berkontribusi terhadap inflasi Sumut antara lain cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, beras, daging ayam, dan bahkan emas perhiasan.
Gubernur Sumut Bobby Nasution melalui dinas terkait juga memperketat pengawasan jalur distribusi dan menjaga kestabilan pasokan, terutama untuk komoditas yang sensitif terhadap fluktuasi harga.
"Distribusi dari petani ke konsumen masih panjang. Ini salah satu penyebab harga di pasar menjadi mahal," ujar Fitra Kurnia, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Sumut.
Bulog Perkuat Pasokan Beras dan Bantuan PanganKolaborasi pengendalian inflasi juga melibatkan Perum Bulog, yang menjalankan dua program utama: bantuan pangan dan penyaluran beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, menyampaikan bahwa jumlah penerima bantuan pangan mengalami peningkatan, dari 832.772 keluarga menjadi 844.696 keluarga di seluruh wilayah Sumut.
"Bantuan pangan ini akan disalurkan di 33 kabupaten/kota. Pasokan beras Bulog tersedia dan tersebar di 18 titik gudang kami," jelas Budi.
Sementara itu, dari target penyaluran 89.861 ton beras SPHP, saat ini telah tersalurkan 30,4 persen atau sekitar 27.500 ton.
Kolaborasi Lintas Sektor: Pemerintah – TNI – PolriGerakan Pasar Murah dan Pangan Murah ini menjadi wujud kolaborasi antara Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, TNI, dan Polri, serta OPD terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM dan Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memberikan akses pangan murah bagi masyarakat, tetapi juga menjadi strategi konkret dalam menstabilkan harga pasar dan menekan inflasi di Sumut.*