KUDUS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut dirinya salah membaca data terkait harga asli gas elpiji (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram (kg).
Purbaya mengaku masih mempelajari ulang data tersebut dan membuka kemungkinan adanya perbedaan sudut pandang antarkementerian.
"Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi. Mungkin Pak Bahlil betul, tapi nanti kita lihat lagi seperti apa. Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya, nanti kita lihat gimana salah pengertiannya," kata Purbaya saat melakukan kunjungan kerja di Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).
Baca Juga: Shell Cs Dipanggil Ditjen Migas Terkait Pembelian BBM Pertamina Purbaya menjelaskan bahwa perbedaan bisa saja terjadi karena perbedaan pendekatan atau metodologi dalam menghitung.
Ia pun menekankan bahwa secara prinsip, angka yang digunakan pemerintah tetap bersumber dari uang yang sama.
"Harusnya sih pada akhirnya angkanya sama, uangnya itu-itu aja kan. Nanti kita jelasin seperti apa yang betul," ujarnya.
Sebelumnya, Purbaya menyebut bahwa harga asli LPG 3 kg mencapai Rp 42.750 per tabung.
Pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung, sehingga masyarakat hanya membayar Rp 12.750 per tabung.
Namun, pernyataan ini kemudian dikritik oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut Purbaya kemungkinan salah membaca data.
Bahlil menyebut Purbaya sebagai pejabat yang masih baru, sehingga wajar jika belum sepenuhnya memahami konteks data energi.
"Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Biasalah, mungkin butuh penyesuaian. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Mungkin beliau belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," kata Bahlil saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Selain perbedaan data soal harga LPG, Bahlil juga menyinggung soal validitas data penerima subsidi LPG 3 kg yang saat ini sedang dibahas dalam skema Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang tengah disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bersama kementerian terkait, termasuk ESDM.