JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal protes sejumlah kepala daerah terkait pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Menurutnya, pemotongan ini bukan berarti ekonomi daerah melemah, tetapi bagian dari upaya mengoptimalkan kinerja anggaran agar lebih efektif.
Dalam pernyataannya di Surabaya, Kamis (2/10/2025), Purbaya menjelaskan bahwa pemotongan anggaran sebelumnya disebabkan oleh isu penyelewengan dan ketidakefektifan penyerapan anggaran di masa lalu.
"Tapi alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan ya… Ingin mengoptimalkan," jelas Purbaya.
Baca Juga: Industri Manufaktur RI Melambat, Menperin Andalkan Reformasi TKDN Meski alokasi transfer terlihat turun Rp200 triliun, ia menegaskan bahwa program-program untuk daerah justru naik dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun, sehingga secara keseluruhan anggaran untuk daerah meningkat.
Purbaya menambahkan, untuk tahun anggaran 2026, APBN yang semula dipotong telah ditambah Rp43 triliun, dan jika ekonomi nasional membaik serta penerimaan pajak meningkat, transfer ke daerah akan ditambah lagi.
"Kepala daerah harus memperbaiki cara mereka menyerap anggaran. Kalau ekonominya bagus dan pajaknya makin besar, kita akan tambah ke daerah," tegas Purbaya. Ia menekankan bahwa penyerapan anggaran yang bersih dan efektif menjadi kunci agar alokasi dana tambahan bisa segera dicairkan.*
(ok/dv18)