JAKARTA – Pemerintah mencatat setoran pajak dari usaha ekonomi digital mencapai Rp8,77 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2025. Angka tersebut semakin menegaskan peran pajak digital sebagai salah satu penggerak utama penerimaan negara."Pajak digital kian menegaskan perannya sebagai penggerak utama penerimaan negara di era digital ini," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rosmauli, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Baca Juga: Perusahaan Rekanan Deli Serdang Banyak Mangkir di Pelatihan Dasar Antikorupsi KPK Secara rinci, penerimaan terdiri atas pajak pertambahan nilai (
PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebesar Rp6,51 triliun, pajak aset kripto Rp522,82 miliar, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp952,55 miliar, dan pajak Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp786,3 miliar.Untuk
PPN PMSE, total setoran sejak 2020 hingga 2025 tercatat mencapai Rp31,85 triliun yang disumbangkan oleh 201 PMSE dari total 236 PMSE yang telah ditunjuk pemerintah. Pada Agustus 2025, empat perusahaan baru ditunjuk sebagai pemungut
PPN PMSE, yakni Blackmagic Design Asia Pte Ltd, Samsung Electronics Co Ltd, PIA Private Internet Access Inc, dan Neon Commerce Inc. Sementara itu, penunjukan untuk TP Global Operations Limited dicabut.Adapun total penerimaan pajak dari aset kripto sepanjang 2022 hingga 2025 mencapai Rp1,61 triliun. Angka tersebut berasal dari PPh 22 atas transaksi penjualan senilai Rp770,42 miliar dan
PPN dalam negeri (DN) sebesar Rp840,08 miliar.Sementara itu, sektor fintech menyumbang Rp3,99 triliun sejak 2022 hingga 2025.