JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa Indonesia tidak akan mengalami krisis moneter seperti tahun 1998 lagi. Menurutnya, pemerintah telah memiliki pengalaman dan pengetahuan krusial dalam menangani berbagai krisis ekonomi sejak tahun 2008 hingga pandemi 2021.
"Kita cukup punya pengetahuan untuk mengendalikan ekonomi. Gak mungkin lagi kita seperti krisis 1998. Kita sudah mengalami beberapa krisis, sudah teruji, dan pengetahuan ini kita pakai di 2008, 2015, 2020, dan 2021 kemarin," kata Purbaya dalam acara Great Lecture di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025).
Namun, Purbaya tidak menampik bahwa masih ada kelemahan dalam manajemen kas negara. Ia menyoroti fluktuasi besar dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI), yang bahkan pernah mencapai Rp 800 triliun, namun tidak segera disalurkan untuk menggerakkan ekonomi nasional.
"Kalau bunganya 7 persen, maka sekitar Rp 56 triliun itu adalah bunga dari uang yang enggak dipakai. Itu pemborosan. Dana-dana itu kan dari utang. Jadi, kalau enggak digunakan, ya mubazir," tegasnya.
Kebijakan Moneter dan Fiskal Dinilai Menyerap Likuiditas
Selain itu, Purbaya juga mengkritik kebijakan moneter dan fiskal yang menurutnya sama-sama cenderung menyerap likuiditas pasar, bukan mendorongnya. Hal ini, kata dia, menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi dalam beberapa bulan terakhir.
"Dua otoritas kita (moneter dan fiskal) malah mengeringkan sistem finansial. Akibatnya, ekonomi melambat dan kita semua jadi susah," tuturnya.
Solusi: Guyuran Dana Rp 200 Triliun dari BI ke Perbankan
Sebagai solusi, Purbaya menyarankan agar pemerintah mulai mengalirkan dana dari BI ke sistem perbankan nasional.
"Ini gampang betulinnya. Potong Rp 100–200 triliun dari dana mengendap di BI, masukin ke perbankan. Pertumbuhan uang akan cukup, enggak harus tinggi, tapi cukup di 15–20 persen. Itu bisa membalikkan arah ekonomi kita," ujar Purbaya optimistis.