JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa tudingan soal campur tangan Pertamina dalam menghambat distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta tidak benar. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (11/9).
Keluhan mengenai kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta disampaikan oleh anggota Komisi VI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam. Ia mempertanyakan dugaan bahwa Pertamina memanfaatkan peran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menekan alokasi impor BBM ke pihak swasta.
Simon dengan tegas membantah tuduhan tersebut. "Saya sampaikan di sini bahwa itu sama sekali tidak benar. Jadi itu tidak ada sama sekali seperti yang disampaikan," ujarnya.
Simon menjelaskan bahwa Pertamina menyalurkan energi sesuai kuota dan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta aturan Kementerian ESDM. Ia juga menyatakan bahwa kelangkaan BBM yang sempat terjadi menjadi bahan introspeksi besar bagi perusahaan.
"Beberapa kejadian yang telah terjadi di lapangan ini menjadi introspeksi yang sangat besar bagi kita. Dan tentunya, kita tidak tinggal diam," tambah Simon.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Pertamina telah memperkuat manajemen risiko dan melakukan langkah-langkah strategis di seluruh subholding perusahaan. Simon menegaskan komitmen Pertamina untuk terus meningkatkan kualitas produk dan menjaga kepercayaan masyarakat.
"Dengan demikian, kami akan terus bekerja keras. Kami akan terus berusaha supaya menghasilkan produk-produk yang bisa membanggakan masyarakat," tutup Simon Mantiri.*
(j006)