JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) resmi memulai percepatan pengoperasian 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
Program strategis ini menandai upaya besar pemerintah dalam mengembalikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, sesuai amanat konstitusi.
Dalam acara Wisuda ke-9 Universitas Ary Ginanjar (UAG) di Menara 165, Jakarta, Rabu (10/9), Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan bahwa kolaborasi dengan dunia akademik akan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan profesionalisme pengelolaan koperasi di tingkat desa.
"Pemerintahan di Era Presiden Prabowo ingin membenarkan arah pembangunan ekonomi yang selama ini dirasakan menyimpang dari cita-cita para pendiri bangsa dan amanat konstitusi kita," ujar Menkop Ferry dalam sambutannya.
Kopdes Merah Putih, yang mulai dibentuk sejak Juli 2025, dirancang sebagai motor utama ekonomi kerakyatan di pedesaan.
Melalui koperasi, pemerintah ingin menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan mendasar yang selama ini membelenggu desa, seperti ketergantungan terhadap rentenir, keterbatasan akses layanan dasar, hingga dominasi pasar oleh korporasi besar.
"Kalau mekanisme pasar tidak diatur oleh negara, pelaku besar akan menguasai sektor penting dan rakyat kecil akan tersingkir. Kopdes hadir untuk melindungi, melayani, sekaligus memberdayakan," tegas Ferry.
Kemenkop mendorong pelibatan aktif dari perguruan tinggi, baik dalam pelatihan SDM pengelola koperasi, pemetaan potensi ekonomi desa, hingga pelaksanaan riset berbasis masyarakat.
Para lulusan perguruan tinggi, terutama generasi muda, juga diharapkan menjadi pengelola profesional koperasi-koperasi desa.
"Kita ingin lulusan universitas, termasuk dari UAG ini, bisa menjadi manajer koperasi. Di situlah pengabdian kaum terpelajar diuji," kata Ferry.
Sejauh ini, Kemenkop telah menjalin kerja sama dengan forum rektor dan berbagai universitas tingkat provinsi untuk mendukung penguatan kelembagaan Kopdes/Kel Merah Putih.