MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (PemprovSumut) meminta pemerintah kabupaten/kota se-Sumut untuk mengambil langkah proaktif dalam menghadapi tekanan inflasi yang terus meningkat.
Seruan ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Togap Simangunsong, dalam rapat percepatan realisasi anggaran dan pengendalian inflasidaerah yang digelar di Aula Gedung Bina Graha Bappelitbang Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Senin (8/9/2025).
Menurut Togap, tingkat inflasiSumut pada Agustus 2025 secara year-on-year (y-on-y) tercatat sebesar 4,42%, jauh di atas angka ideal sebesar 2,5%.
Lonjakan inflasi ini dinilai sudah mulai berdampak serius pada daya beli masyarakat serta kestabilan ekonomidaerah.
"Pertemuan ini kita adakan untuk menyamakan langkah yang proaktif. Inflasi 4,42% ini terlalu tinggi. Kita harus berupaya keras agar bisa ditekan ke level ideal," ujar Togap Simangunsong di hadapan para Sekda kabupaten/kota.
Dalam penjelasannya, Togap menyebut bahwa cabai merah, bawang merah, dan daging ayam menjadi komoditas penyumbang utama inflasi.
Salah satu penyebab utamanya adalah aliran distribusi yang cenderung lebih mengutamakan pasar luar provinsi, dibandingkan kebutuhan lokal.
"Komoditas kita malah dipasok keluar daerah, sementara masyarakatSumut sendiri kesulitan. Ini harus segera diintervensi. Prioritaskan dulu untuk kebutuhan dalam provinsi," tegas Togap.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah harus aktif memperkuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan rutin memantau stok, harga, dan distribusi.
Selain itu, upaya seperti operasi pasar dan pasar murah harus dioptimalkan sebagai langkah jangka pendek menekan harga.
Tak hanya fokus pada inflasi, Sekdaprov juga menyoroti lambannya realisasi belanja daerah yang dianggap menjadi salah satu faktor melemahnya perputaran uang di masyarakat.
Banyak daerah disebut masih memiliki anggaran yang mengendap tanpa serapan optimal.