JAKARTA – Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Dalam kesepakatan tersebut, target pendapatan negara dinaikkan sebesar Rp5,9 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun.
Kenaikan pendapatan ini terutama berasal dari peningkatan target penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai sebesar Rp1,7 triliun, serta peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp4,2 triliun.
Dengan demikian, total target penerimaan dari kepabeanan dan cukai naik menjadi Rp336 triliun, sementara total PNBP menjadi Rp459,2 triliun.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan bahwa tambahan pendapatan negara ini akan digunakan untuk memperkuat cadangan belanja negara sebesar Rp5,2 triliun dan cadangan anggaran pendidikan Rp700 miliar.
"Pemanfaatan belanja ini mengikuti prioritas Presiden, fungsi utama yang belum dialokasikan, serta berdampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat," kata Said dalam Rapat Kerja bersama pemerintah, Kamis (4/9).
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Dalam rapat yang sama, disepakati pula asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2026, antara lain proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%, inflasi diperkirakan pada level 2,5%, dan nilai tukar rupiah diasumsikan sebesar Rp16.500 per Dolar AS.
Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ditargetkan sebesar 6,9%, harga minyak mentah Indonesia dipatok di US$70 per barel.
Asumsi produksi minyak dan gas juga ditetapkan dengan lifting migas sebesar 1.594 ribu barel per hari, terdiri dari lifting minyak bumi 610 ribu barel per hari dan lifting gas bumi setara minyak 984 ribu barel per hari.
Selain itu, target pembangunan nasional untuk 2026 juga disepakati, mencakup angka pengangguran terbuka di kisaran 4,44% hingga 4,96%, angka kemiskinan antara 6,5% hingga 7,5%, serta angka kemiskinan ekstrem pada rentang 0% hingga 0,5%.
Rasio gini atau tingkat ketimpangan pendapatan diperkirakan berada di rentang 0,377 hingga 0,380.