JAKARTA - Perum Bulog menegaskan bahwa beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) aman dan layak dikonsumsi, menyusul munculnya keluhan pedagang soal mutu beras yang dinilai menurun.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, M. Suyamto, menjelaskan bahwa saat ini Bulog mengelola stok beras sebanyak 3,9 juta ton, di mana 75 persen berasal dari pengadaan dalam negeri dan sisanya dari impor.
"Dari total stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kami kelola, hanya kurang dari 0,1 persen yang perlu dilakukan reproses. Itu pun sebagai langkah preventif untuk menjaga kualitas beras agar tetap layak konsumsi," ujar Suyamto dalam keterangan resmi, Jumat (5/9).
Bulog juga menerapkan sistem Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT) seperti penyemprotan anti-hama, fumigasi, serta pemantauan rutin kondisi gudang. Tak hanya itu, uji laboratorium juga dilakukan secara berkala untuk menjamin mutu dan keamanan pangan.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan bahwa seluruh beras yang disalurkan dalam program pemerintah seperti SPHP dan Bantuan Pangan sudah melalui pemeriksaan kuantitas dan kualitas sebelum dikemas.
"Bulog berkomitmen untuk memastikan beras yang sampai ke masyarakat selalu dalam kondisi baik dan layak konsumsi," tegas Rizal.
Ombudsman: Pedagang Keluhkan Kualitas Beras SPHP
Meski demikian, Ombudsman RI mencatat sejumlah keluhan dari pedagang pasar tradisional, khususnya di wilayah Jabodetabek, terkait kualitas beras SPHP. Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menyebut banyak keluhan terkait kadar air, penampakan fisik, hingga aroma beras.
Yeka menyambut baik kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pengembalian beras bermutu buruk. Namun, ia menggarisbawahi bahwa proses tersebut di lapangan tidak selalu mudah dilakukan oleh para pedagang.
"Langkah ini bagus, tapi pengembalian itu perlu didukung sistem yang efisien agar pedagang tidak merasa dirugikan," ujarnya.