JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp16 triliun sebagai dukungan pembiayaan pinjaman bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2025 untuk Pemberian Dukungan kepada Bank yang Menyalurkan Pinjaman kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Beleid ini ditandatangani pada 28 Agustus 2025 dan diundangkan pada 1 September 2025.
Dalam Pasal 2 beleid tersebut dijelaskan, pemerintah melakukan sinergi pendanaan bersama perbankan untuk memperkuat pembiayaan koperasi desa.
"Untuk memberikan dukungan kepada bank yang menyalurkan pinjaman kepada Koperasi Desa, pemerintah menggunakan SAL untuk penempatan dana pada bank. Besaran penggunaan SAL yakni sebesar Rp16 triliun," demikian tertulis dalam aturan tersebut.
Selanjutnya, Pasal 3 mengatur mekanisme pemindahbukuan dana SAL dari rekening kas SAL ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dalam bentuk rupiah.
RKUN sendiri merupakan rekening resmi milik Bendahara Umum Negara (BUN) di bank sentral yang menampung seluruh penerimaan serta pengeluaran negara.
Dana yang dialokasikan ini akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, dan penggunaannya tercatat sebagai investasi pemerintah non-permanen.
Penetapan rincian anggaran lebih lanjut ditentukan melalui Keputusan Menteri Keuangan.
"Penggunaan SAL ini nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2025," tulis beleid tersebut.
Sebelumnya, pemerintah juga telah menegaskan komitmennya dalam memperkuat koperasi desa sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut program koperasi desa mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru.*