JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa tidak terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell, Vivo, dan BP.
Ia memastikan bahwa pasokan BBM nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali.
Hal ini disampaikan Bahlil saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025), merespons munculnya antrean panjang di sejumlah SPBU non-Pertamina sejak pertengahan Agustus lalu.
"Enggak ada (kelangkaan). Untuk ketersediaan BBM nasional kita, kuota impor untuk swasta bahkan ditingkatkan. Jika pada 2024 kuotanya 1 juta (kiloliter), maka pada 2025 kita tambahkan 10 persen, jadi 1,1 juta. Itu contoh," ujar Bahlil.
Ia menambahkan, pada tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan kuota impor BBM 100 persen dari kebutuhan perusahaan swasta.
Untuk tahun ini, kuota tersebut dinaikkan guna mengantisipasi meningkatnya permintaan.
"Kuotanya bukan hanya dipenuhi, tapi juga ditambah. Jadi tidak ada yang menjadi kelangkaan," tegasnya.
Menanggapi adanya permintaan tambahan kuota dari beberapa perusahaan, Bahlil menyampaikan bahwa kebutuhan nasional masih dapat ditopang oleh cadangan yang ada.
Oleh karena itu, pihak swasta disarankan untuk menjalin kolaborasi bisnis (B2B) dengan penyedia BBM nasional.
"Memang ada permintaan tambahan dari mereka, tapi kalau hanya karena itu (permintaan tambahan), saya tegaskan bahwa persediaan nasional kita masih ada. Mereka bisa bekerja sama secara bisnis dengan penyedia nasional," ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan keterbatasan pasokan dan antrean panjang di beberapa SPBU swasta di wilayah Jakarta, Tangerang, hingga Surabaya, khususnya untuk BBM RON 90 dan RON 92 yang bersaing harga dengan Pertalite dan Pertamax.
Menurut laporan dari BPH Migas, kondisi tersebut disebabkan oleh penyesuaian distribusi internal dan keterlambatan pengiriman dari importir.