MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) kembali menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi dan mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di seluruh wilayah Sumut.
Wakil Gubernur Sumut, H. Musa Rajekshah, yang akrab disapa Ijeck, memimpin langsung rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (29/8/2025).
Dalam arahannya, Wagub meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumut agar lebih fokus terhadap pengendalian harga komoditas strategis seperti beras, cabai merah, dan bawang merah, yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi.
"Langkah nyata yang bisa dilakukan antara lain percepatan penyaluran program SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, dan memperluas jangkauan toko pantau inflasi," ujar Ijeck.
Ia juga mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BUMD, serta instansi vertikal terkait guna memperkuat kerja sama antar-daerah (KAD) dan membangun ekosistem hulu-hilir yang kuat di sektor pangan.
Dalam hal elektronifikasi transaksi, Pemprov Sumut meminta agar penerimaan daerah semakin dioptimalkan melalui pembayaran non tunai.
Penerapan kanal digital seperti QRIS, e-commerce, dan mobile banking untuk pajak dan retribusi daerah dinilai penting untuk mendorong pendapatan asli daerah (PAD) yang lebih transparan dan akuntabel.
Pemprov juga menyepakati percepatan penyusunan regulasi daerah (Perkada) guna mendukung penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam transaksi pemerintahan daerah.
Wagub juga menggarisbawahi pentingnya literasi digital di kalangan perangkat daerah dan masyarakat.
TP2DD di setiap daerah diminta meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi OPD, pelaku usaha, dan wajib pajak agar dapat memahami manfaat digitalisasi transaksi secara menyeluruh.
"Digitalisasi bukan hanya untuk efisiensi, tapi juga membangun tata kelola yang lebih transparan dan bertanggung jawab," ujarnya.
Sepanjang tahun 2025, Pemprov Sumut telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam pengendalian inflasi.