JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkapkan bahwa dampak ekonomi akibat kemacetan di wilayah Jabodetabek mencapai angka yang sangat signifikan, yakni sekitar Rp100 triliun per tahun.
Angka tersebut setara dengan 4 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Jabodetabek, bahkan disebut melebihi enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama.
Pernyataan ini disampaikan Rano Karno saat memimpin apel kolaborasi penanganan kemacetan yang digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
Apel tersebut dihadiri berbagai pihak lintas instansi yang berkomitmen dalam menangani permasalahan mobilitas Ibu Kota.
"Dari sisi ekonomi, studi Bappenas dan JUTPI II tahun 2019 menyebutkan bahwa kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun. Jumlah ini setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek, bahkan enam kali lipat dari biaya pembangunan MRT fase pertama," ujar Rano Karno.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa konektivitas transportasi menjadi kunci penting dalam mengurai persoalan kemacetan.
Menurutnya, kemacetan tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga turut memengaruhi pariwisata, aktivitas dunia usaha, hingga kesehatan masyarakat.
"Transportasi adalah kunci konektivitas sebuah kota. Kemacetan tidak hanya menghambat mobilitas, tapi juga mempengaruhi perekonomian, pariwisata, dunia usaha, bahkan kesehatan masyarakat," tambahnya.
Rano Karno menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat dan daerah penyangga di Jabodetabek akan terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mencari solusi konkret atas permasalahan yang telah lama membebani warga.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mendorong berbagai program seperti pengembangan moda transportasi massal, integrasi sistem pembayaran antarmoda, serta perluasan ganjil-genap sebagai bagian dari upaya meredakan kepadatan lalu lintas.*