JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendorong pemerintah untuk lebih memaksimalkan peran Koperasi Merah Putih (KMP) dalam mendistribusikan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Program ini sejak 2023 telah dijalankan oleh Perum Bulog untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
Menurut Alex, dengan telah diresmikannya lebih dari 80.000 Koperasi Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto, maka koperasi-koperasi tersebut sudah seharusnya menjadi garda terdepan dalam distribusi pangan, khususnya beras SPHP.
"Presiden sudah meresmikan 80 ribu Koperasi Merah Putih. Tapi, menurut Dirut Bulog, baru ratusan koperasi yang ikut terlibat di program SPHP. Jadi untuk apa ada puluhan ribu koperasi kalau tidak diberdayakan? Serahkan saja jalur SPHP ini ke KMP," ujar Alex di Jakarta, Senin (25/8/2025).
Alex menilai, meskipun pelibatan aparat TNI/Polri dalam penyaluran SPHP selama ini terbukti mampu menstabilkan harga secara cepat, langkah tersebut dinilai kurang efisien karena menimbulkan biaya tambahan logistik dan operasional.
Dengan jaringan koperasi yang sudah tersebar hingga ke pelosok desa, distribusi dinilai akan jauh lebih efisien dan berkelanjutan.
"Ke depan, Polri tidak perlu lagi dilibatkan untuk urusan teknis semacam ini. KMP sudah ada, sudah diresmikan, artinya siap beroperasi," tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Selain lebih efisien, lanjut Alex, pelibatan koperasi juga membuka ruang bagi penguatan ekonomi kerakyatan, selaras dengan semangat berdirinya Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden.
Saat ini, Bulog tercatat memiliki stok beras mencapai 4 juta ton, atau sekitar 4 miliar kilogram.
Namun, percepatan distribusi menjadi kunci utama dalam mencegah lonjakan harga, terutama di masa transisi musim panen.
"Harus ada kreasi dan langkah ekstra. Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi solusi distribusi beras SPHP," imbuh Alex.
Dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman pekan lalu, Alex turut menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan penghindaran tugas ganda antar institusi negara.