JAKARTA - Rasio gini Indonesia pada Maret 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebesar 0,375. Namun, Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, menilai angka tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata kesenjangan ekonomi di Tanah Air.
Menurutnya, apabila kesenjangan diukur dari kekayaan, kepemilikan aset, dan pendapatan, maka ketimpangan sebenarnya jauh lebih lebar dari yang tergambar dalam angka statistik resmi.
"Rasio gini tidak semuanya mencerminkan ketimpangan di Indonesia. Kalau kita ukur dari distribusi kekayaan dan aset, jaraknya akan terlihat lebih ekstrem," ungkap Faisal dalam program Investor Daily Talk, Jumat (22/8/2025).
Yang menjadi sorotan, lanjut Faisal, adalah kesenjangan yang justru semakin nyata terjadi di wilayah perkotaan, di mana rasio gini secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan.
"Di kota, ketimpangan antarpenduduk lebih terasa. Ini menjadi masalah serius karena 60% penduduk Indonesia saat ini tinggal di perkotaan," tambahnya.
Di tengah sorotan ketimpangan tersebut, publik dikejutkan oleh wacana DPR mengganti rumah dinas anggota dewan dengan uang tunjangan rumah, yang dinilai akan menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan itu dianggap kontraproduktif di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih lesu, terlebih banyak masyarakat saat ini tengah menghadapi ancaman pengangguran, naiknya biaya hidup, dan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), terutama di sektor manufaktur, perdagangan, dan digital.
"Ketimpangan ekonomi tidak bisa dilihat hanya dari satu indikator. Rasio gini harus dibaca bersamaan dengan kondisi ketenagakerjaan, tingkat upah, jumlah PHK, hingga angka kemiskinan. Semua itu saling berkelindan," ujar Faisal.
Faisal mengingatkan pentingnya sensitivitas kebijakan publik terhadap realitas sosial dan ekonomi rakyat. Menurutnya, langkah-langkah legislatif harus berfokus pada pemerataan kesejahteraan, bukan menambah beban fiskal dengan tunjangan yang tidak urgen.*
(bs/j006)