MEDAN - Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, akan menyalurkan sebanyak 15.700 ton beras dalam operasi pasar guna menekan lonjakan harga beras di wilayahnya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya intervensi harga bahan pokok yang belakangan mengalami kenaikan cukup signifikan.
Kebijakan ini diumumkan Bobby dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Perum Bulog, yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Rabu malam (20/8/2025). Rapat tersebut juga dihadiri oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut.
"Sebanyak 15.700 ton beras akan kita distribusikan melalui operasi pasar. Ini bentuk intervensi kita agar harga beras bisa kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat," ujar Bobby.
Ia menambahkan bahwa beras yang dijual melalui operasi pasar tersebut akan dibanderol dengan harga maksimal Rp13.100 per kilogram. Pemprov Sumut telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Bulog untuk pelaksanaan program ini, yang akan berlangsung secara serentak di seluruh kabupaten dan kota.
"Jika setiap daerah mengambil 500 ton saja, kita sudah bisa menggelar operasi pasar secara merata. Sekarang tinggal menyiapkan skema di tiap daerah bersama Bulog," imbuhnya.
Menurut Bobby, salah satu penyebab kenaikan harga bahan pokok seperti beras adalah distribusi hasil produksi lokal yang lebih banyak dikirim ke provinsi lain, seperti Riau dan Aceh, sehingga stok di Sumut menjadi terbatas.
Sementara itu, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan bahwa dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras akan disalurkan melalui berbagai jalur, mulai dari pasar rakyat, koperasi, gerai pemerintah daerah, hingga toko ritel modern.
"Target kita 600 ton per hari, dan sejauh ini sudah mulai terealisasi," ungkap Budi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan pentingnya penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menjadi acuan utama seluruh program pemerintah. DTSEN merupakan basis data tunggal yang dikelola oleh BPS dan terintegrasi dengan data dari Kemensos maupun Dukcapil.
"DTSEN ini menjamin program-program pemerintah lebih tepat sasaran dan akuntabel. Ke depan, kami juga akan mengumpulkan data tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) untuk perumusan kebijakan ekonomi," ujar Amalia.
Ia juga menekankan pentingnya pembaruan data dari tingkat daerah. BPS Pusat akan menyediakan aplikasi teknis, sementara pembaruan data DTSEN di tingkat kabupaten/kota akan dilakukan melalui kolaborasi dengan BPS daerah.
Pemerintah Provinsi Sumut, lanjut Amalia, akan turut membantu proses pendataan ini, agar manfaatnya juga kembali kepada masyarakat dan daerah masing-masing.*