JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia per akhir kuartal II tahun 2025 mencapai US$433,3 miliar atau sekitar Rp7.001,8 triliun (dengan kurs Rp16.159 per dolar AS).
Meski mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 6,4 persen.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa perkembangan ULN pada periode ini mencerminkan kontraksi pada sektor swasta, meskipun utang pemerintah masih mengalami kenaikan.
"Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola ULN secara cermat, terukur, dan akuntabel. ULN digunakan sebagai instrumen pembiayaan APBN yang diarahkan untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional, tentunya dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (15/8).
Pada kuartal II 2025, posisi ULN pemerintah tercatat sebesar US$210,1 miliar, meningkat 10,0 persen (yoy), lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya yang tumbuh 7,6 persen.
Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) domestik, sebagai bentuk kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.
Sebagian besar ULN pemerintah digunakan untuk membiayai sektor-sektor strategis, di antaranya:
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,3%)
- Administrasi Pemerintah dan Pertahanan (19,0%)
- Jasa Pendidikan (16,4%)
- Konstruksi (11,9%)
- Transportasi dan Pergudangan (8,6%)