MEDAN — Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas, angkat suara terkait mencuatnya dugaan praktik kartel dalam distribusi beras premium.
Dugaan ini mengemuka setelah ditemukan kesamaan harga beras di pasaran, seperti Rp77.000 per 5 kg dan Rp154.000 per 10 kg, di berbagai titik penjualan di Sumatera Utara.
Menurut Ridho, kesamaan harga memang bisa menjadi indikator awal adanya kartel. Namun demikian, penelusuran lebih dalam tetap dibutuhkan untuk memastikan ada atau tidaknya praktik anti-persaingan.
"Kesamaan harga bisa disebabkan oleh patokan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Walau tidak ada kesepakatan eksplisit antarprodusen, HET sering dijadikan acuan maksimal," kata Ridho dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).
Ridho menyebutkan bahwa sebagian produsen kemungkinan tengah mengalami tekanan biaya produksi, khususnya dari kenaikan harga gabah di tingkat petani, tanpa dibarengi penyesuaian HET dari pemerintah.
Hal ini berpotensi mendorong mereka menurunkan mutu produk, namun tetap menjualnya sebagai beras premium.
"Mereka bisa menambah kadar pecah atau mengurangi proses pengolahan untuk mengurangi biaya. Ini berbahaya, karena konsumen tetap membeli dengan harga premium, tapi mutu tak sesuai," ungkapnya.
Ridho juga mewanti-wanti risiko kelangkaan beras premium di pasaran. Jika produsen tidak bisa menyesuaikan harga jual dengan biaya produksi, mereka berpotensi menahan distribusi atau berhenti memproduksi.*
"Jika terus memaksakan menjual sesuai HET, sementara biaya naik, maka distribusi bisa terganggu. Ini membuka celah terjadinya kelangkaan," jelasnya.
Sebagai solusi, KPPU Wilayah I mengkaji beberapa langkah, seperti:
Evaluasi atau penyesuaian HET
Penghapusan kategori beras premium dan medium, agar harga terbentuk secara alami berdasarkan kualitas produk