SERANG – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan pengembang perumahan yang tidak memenuhi kewajiban, terutama dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Serang, Banten, pada Sabtu (9/8/2025).
"Kalau perumahan-perumahan yang belum ada PSU dan belum diserahkan sama pengembang, silakan laporkan kepada kami," ujar Maruarar.
Ia menegaskan, pihaknya memiliki Direktorat Jenderal yang secara khusus menangani masalah PSU dan siap merespons laporan dari warga jika terdapat ketidaksesuaian antara pembangunan dan kesepakatan awal.
"Ada hal-hal yang perlu dilaporkan kepada kami karena tadi misalnya di luar kesepakatan. Laporkan saja, karena kami punya tim yang kuat untuk menindaklanjuti," ucapnya.
Imbauan ini disampaikan di tengah rencana besar pemerintah dalam menggairahkan sektor perumahan, termasuk dengan menyiapkan anggaran lebih dari Rp100 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang akan diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.
Dana besar tersebut akan dialokasikan untuk mendukung para pengembang agar lebih gencar membangun hunian, termasuk perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Namun, Maruarar mengingatkan bahwa pengembang tidak boleh hanya berorientasi pada profit.
"Pengembang itu pasti pengusaha, mau cari untung. Tapi juga harus punya tanggung jawab," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar turut memberikan apresiasi kepada para pengembang yang terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat maupun pemerintah daerah.
"Kalau pengembang itu berani bertemu dengan warganya, ngobrol, ketemu dengan Pak Camat juga, bagus, terbuka. Itu contoh yang baik," pungkasnya.
Kementerian PKP juga terus mendorong adanya dialog intensif antara pengembang dan penghuni agar tercipta lingkungan hunian yang sehat, layak, dan sesuai dengan semangat pembangunan berkelanjutan.*