JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II-2025. Namun, capaian ini memicu perdebatan di kalangan ekonom karena dinilai tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyebut data pertumbuhan ekonomi tersebut patut dipertanyakan, terutama pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang diklaim tumbuh 6,99%.
"Kok bisa investasi tetap naik signifikan padahal sektor industri manufaktur sedang tertekan? PMI manufaktur kita turun dari 47,4 ke 46,9 pada Juni. Ini menunjukkan kontraksi, tapi data BPS justru menyatakan industri tumbuh tinggi. Ada ketidaksinkronan," ujar Bhima.
Bhima menyoroti bahwa seharusnya, jika industri melemah, maka investasi dalam bentuk aset tetap juga ikut menurun. Ia juga menambahkan bahwa banyak perusahaan justru melakukan efisiensi dan pengurangan tenaga kerja dalam beberapa bulan terakhir.
Ekonom senior dari INDEF, Tauhid Ahmad, turut mempertanyakan logika di balik lonjakan PMTB tersebut. Menurutnya, saat ini kredit investasi justru sedang lesu akibat berbagai tekanan ekonomi baik domestik maupun global.
"Biasanya PMTB naik pada kuartal III atau IV, karena ada belanja modal besar seperti pembangunan infrastruktur. Tapi kenapa di kuartal II justru melonjak? Ini yang menjadi pertanyaan," tegas Tauhid.
Ekonom CELIOS lainnya, Nailul Huda, juga menyoroti hal janggal lainnya dalam laporan BPS, yakni pertumbuhan konsumsi rumah tangga (RT) yang tumbuh 4,96% di kuartal II, lebih tinggi dari 4,89% pada kuartal I.
"Padahal kuartal I ada momen Ramadan dan Lebaran, biasanya mendorong konsumsi. Di kuartal II tidak ada momentum serupa, jadi pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi terlihat aneh," ujar Nailul.
Selain itu, ia juga mempertanyakan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang disebut mencapai 5,68%, padahal data PMI manufaktur Indonesia berada di bawah 50 selama April–Juni, yang artinya industri sedang mengalami kontraksi.
Desakan Transparansi dari BPS
Para ekonom mendesak BPS untuk memberikan penjelasan metodologi secara rinci, khususnya terkait perhitungan PMTB, konsumsi rumah tangga, dan kontribusi sektor industri.