BATU BARA — Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor tenaga listrik terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Pemkab Batu Bara menggandeng PT PLN dalam rapat koordinasi guna mengoptimalkan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari sektor kelistrikan, Rabu (30/7/2025), di Aula Kantor Bapenda.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Bapenda, Dr. Mei Linda Suryanti Lubis, S.STP., M.A., didampingi Sekretaris Bapenda, Rahmad, yang menekankan pentingnya sinergi dengan PLN untuk menyelaraskan data dan sistem pelaporan guna memaksimalkan potensi pajak.
"PBJT tenaga listrik merupakan salah satu sumber PAD yang cukup signifikan. Maka dari itu, koordinasi dan integrasi data antara Bapenda dan PLN sangat diperlukan agar realisasi pajak tidak terganggu oleh perbedaan data atau keterlambatan pelaporan," ujar Mei Linda.
Dalam rapat, Bapenda menyampaikan bahwa selama ini masih ditemukan ketidaksesuaian data yang dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak.
Penyelarasan data pelanggan PLN serta pelaporan yang akurat menjadi langkah awal menuju sistem pajak yang transparan dan terintegrasi.
Menanggapi hal tersebut, pihak PT PLN menyambut baik kolaborasi ini.
PLN menyatakan kesiapannya untuk menyediakan data pelanggan PLN se-Kabupaten Batu Bara dan membuka ruang bagi pembentukan tim pendampingan pemeriksaan lapangan (uji petik).
Tujuannya adalah memastikan keakuratan data serta memperkuat validitas pemungutan PBJT di sektor tenaga listrik.
Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi sistem pelaporan dan pemungutan pajak yang lebih baik, akuntabel, dan berbasis data valid.
Sinergi antara Bapenda dan PLN pun diyakini dapat memperkuat pendapatan daerah dan menopang percepatan pembangunan di Kabupaten Batu Bara.*