JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia beserta jajaran di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas kementerian dalam mengoptimalkan pengelolaan sektor minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan demi mendorong penerimaan negara dan keberlanjutan fiskal.
Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas berbagai isu strategis, termasuk optimalisasi pendapatan negara dari sektor migas, penguatan efisiensi subsidi energi, serta peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan nasional.
"Kami sepakat bahwa perbaikan tata kelola sektor migas dan pertambangan menjadi kunci dalam membangun fondasi fiskal yang kuat, serta memastikan manfaat nyata dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan dua perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan dua unit utama di bawah Kementerian ESDM, yakni Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).
Kerja sama ini mencakup pertukaran dan pemanfaatan data perpajakan dan pertambangan, penggunaan Surat Keterangan Fiskal (SKF) dalam proses perizinan pertambangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta koordinasi dalam penyusunan skema kontrak bagi hasil migas yang adil dan transparan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan kerja sama ini merupakan langkah penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor demi menghindari tumpang tindih regulasi, serta menciptakan kepastian hukum dan fiskal bagi pelaku usaha.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap sumber daya alam yang dikelola membawa dampak fiskal yang maksimal, efisien, dan memberikan kontribusi langsung bagi kesejahteraan rakyat," ujar Bahlil.
Dengan penandatanganan kerja sama ini, pemerintah berharap lahirnya ekosistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika global.
Penguatan pengawasan dan pertukaran data antarinstansi juga diyakini dapat menutup celah penyalahgunaan kewenangan dan mempersempit ruang bagi praktik tidak akuntabel dalam sektor strategis tersebut.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi tata kelola sektor migas dan pertambangan melalui kolaborasi aktif antar lembaga.
Langkah ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi nasional.*