JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bukanlah pihak yang akan mengelola sumur minyak rakyat, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025.
"Bedalah. Beda barangnya, kan," ujar Bahlil saat ditemui di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Bahlil menjelaskan bahwa koperasi yang akan diberi mandat untuk mengelola sumur minyak rakyat adalah koperasi khusus yang memang bergerak di sektor energi, bukan koperasi umum yang menjual bahan pokok seperti Koperasi Desa Merah Putih.
"Bukan koperasi yang jual kerupuk atau bahan pokok. Ini koperasi yang memang dibentuk untuk kelola sumber daya migas rakyat," tegasnya.
Sesuai regulasi, pengelolaan sumur rakyat akan dilakukan oleh koperasi, badan usaha milik daerah (BUMD), dan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis di daerah sekitar sumur. Produksi dari sumur rakyat nantinya akan dibeli oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas dengan harga 70–80 persen dari rata-rata Indonesian Crude Price (ICP).
Sementara itu, Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman menyambut baik langkah ini dan menyebutnya sebagai peluang besar bagi pelaku usaha menengah. Ia mengatakan sinergi antara Kementerian ESDM dan Kementerian UMKM akan mengoptimalkan pemanfaatan sumur tua nasional.
"Pelibatan pelaku usaha menengah dan koperasi daerah akan berdampak pada peningkatan lifting nasional sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru," ujar Maman.
Dengan penegasan ini, pemerintah memastikan bahwa program pengelolaan sumur rakyat akan dilakukan secara tepat sasaran dan dikelola oleh pihak yang kompeten, sesuai potensi dan kebutuhan daerah.*
(j006)