JAKARTA – Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai penurunan angka kemiskinan nasional menuai sorotan dari sejumlah ekonom.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menyatakan keraguannya atas akurasi data tersebut karena dianggap tidak mencerminkan kenyataan yang dihadapi masyarakat, khususnya di perkotaan.
Menurut Esther, kondisi di lapangan saat ini justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, seperti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingginya animo pelamar dalam satu lowongan pekerjaan.
Ia menilai, hal ini menjadi indikator bahwa garis kemiskinan yang ditetapkan, yakni Rp609.160 per kapita per bulan, belum memperhitungkan kompleksitas ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini.
"Kalau ukurannya hanya Rp600 ribu per bulan, tentu banyak yang kelihatan tidak miskin. Tapi dengan penghasilan Rp1 juta per bulan pun, banyak keluarga yang masih hidup dalam keterbatasan. Jadi, ukuran kemiskinannya perlu dievaluasi," kata Esther, Sabtu (26/7/2025).
Esther menambahkan, kemiskinan tidak semata-mata soal angka, melainkan perlu dilihat secara multidimensional.
Di sejumlah wilayah pedesaan, misalnya, masyarakat bisa memiliki akses air bersih dan sanitasi berkat gotong royong dan program pemerintah, meskipun secara pendapatan mereka tergolong miskin.
"Harusnya ke depan indikator kemiskinan mencakup aspek yang lebih luas, bukan hanya pendapatan. Karena bisa saja seseorang secara ekonomi terbatas, tapi memiliki akses dan dukungan sosial yang baik," imbuhnya.
Peneliti dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, juga menyampaikan pandangan serupa.
Ia menekankan bahwa meskipun angka kemiskinan nasional mengalami penurunan secara umum, perlu ada kajian lebih lanjut mengingat penurunan tersebut didorong oleh perbaikan di wilayah perdesaan.
"Di desa, petani sebagai kelompok mayoritas mendapat manfaat dari kenaikan harga gabah dan komoditas perkebunan seperti kopi, karet, sawit, dan kelapa. Ini meningkatkan pendapatan mereka dan tercermin dalam perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP)," jelas Yusuf.
Namun, situasi berbeda terjadi di wilayah perkotaan.