SOLO – Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia mengalami penurunan, berdasarkan laporan langsung Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025).
"Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS yang bicara," kata Prabowo di hadapan peserta kongres.
Namun, Prabowo tidak merinci lebih lanjut berapa besar penurunan ataupun periode waktu yang dimaksud. Pernyataan ini disampaikan bahkan sebelum data resmi dirilis ke publik oleh BPS.
Seharusnya, BPS merilis data kemiskinan dan pengangguran pada Selasa (15/7/2025) pukul 11.00 WIB. Namun, satu jam sebelum jadwal tersebut, pengumuman resmi dibatalkan secara mendadak.
BPS menyebut penundaan ini bertujuan untuk memastikan akurasi data. Meski begitu, langkah tersebut memicu kritik dari publik dan anggota DPR, yang menuntut transparansi dan keterbukaan informasi.
Setelah menuai sorotan, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti akhirnya menyatakan bahwa rilis data kemiskinan dan rasio ketimpangan (gini ratio) akan dilakukan hari ini, Jumat (25/7/2025).
Terakhir kali diumumkan, jumlah penduduk miskin per September 2024 berada di angka 24,06 juta orang (8,57%), turun dari Maret 2024 yang tercatat 25,22 juta orang (9,03%). Tren penurunan ini relatif konsisten sejak puncak pandemi Covid-19.
Namun, banyak pengamat menyoroti bahwa standar garis kemiskinan Indonesia belum diperbarui secara menyeluruh, meski Bank Dunia telah menetapkan garis kemiskinan baru yang lebih tinggi melalui standar Purchasing Power Parity (PPP) 2021.
Jika Indonesia menerapkan standar garis kemiskinan global terbaru (US$8,30/hari untuk negara berpenghasilan menengah atas), maka jumlah masyarakat miskin di Indonesia bisa mencapai 68,2% dari total populasi, atau sekitar 194,4 juta jiwa.
Pemerintah sebelumnya menargetkan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026, namun target ini kini direvisi menjadi 0–0,5%. Menurut DPR dan ekonom dari INDEF, hal ini merupakan bentuk rasionalisasi fiskal dan penyesuaian target politik terhadap realitas kapasitas anggaran negara.
Deputi Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengungkap bahwa pemerintah sedang menggodok metode baru penghitungan garis kemiskinan nasional, yang akan berdampak pada perluasan cakupan penduduk miskin.