JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 difokuskan pada pembiayaan program-program prioritas pemerintah, sambil tetap menjaga disiplin fiskal dan mendorong percepatan reformasi regulasi.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/7), usai melakukan finalisasi nota keuangan dan RAPBN 2026 bersama Presiden.
"Belanja difokuskan kepada program-program penting, kemudian defisit harus dijaga pada level yang baik," kata Sri Mulyani.
Menurut Menkeu, sejumlah program unggulan yang menjadi perhatian utama Presiden antara lain, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Cek Kesehatan Gratis, perbaikan sekolah dan madrasah, serta penguatan sektor infrastruktur dan ketahanan pangan.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan memperkuat belanja strategis di bidang pendidikan dasar dan menengah, digitalisasi sekolah, serta pengembangan riset dan inovasi nasional.
Sri Mulyani menekankan bahwa target defisit anggaran akan tetap dijaga dalam batas aman, yakni maksimal 3 persen dari PDB, demi menjaga keberlanjutan fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempertahankan kepercayaan pasar dan investor.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa APBN tidak boleh menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, arah kebijakan fiskal 2026 turut menekankan pentingnya reformasi regulasi untuk mempercepat investasi, perdagangan, dan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara melalui lembaga seperti Danantara.
"Reformasi regulasi harus diperkuat agar ruang investasi dan perdagangan makin terbuka. Danantara juga akan memainkan peran penting dalam optimalisasi aset negara," ujar Menkeu.
Sri Mulyani menutup keterangannya dengan menyebut bahwa pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 15 Agustus 2025 mendatang akan menjadi momentum penting untuk menyampaikan secara resmi arah kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 kepada publik dan DPR RI.*