JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi perhatian serius terhadap kasus pengoplosan dan pengurangan takaran beras premium yang ditaksir merugikan negara hingga hampir Rp100 triliun.
Dalam rapat koordinasi daring Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Tito menyebut keterlibatan perusahaan besar dalam praktik ilegal tersebut.
"Ini ironi besar. Cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog mencapai 4,6 juta ton, tertinggi sejak kemerdekaan. Tapi harga tetap naik. Salah satu penyebabnya adalah distribusi buruk dan praktik curang pascapanen," ungkap Tito, Selasa (22/7/2025).
Tito mengungkap dua modus utama yang digunakan sejumlah perusahaan dalam kecurangan distribusi beras.
Pertama, pengurangan takaran, di mana kemasan 5 kilogram hanya diisi 4,5 kilogram.
"Ini 0,5 kilogram per kantong, kali berapa juta kantong?" tegas Tito.
Modus kedua adalah pengoplosan, yakni mencampur beras premium dengan beras kualitas medium, tetapi tetap menjualnya sebagai produk premium.
"Dan ini dilakukan oleh perusahaan besar. Bayangkan dampaknya," katanya tanpa menyebut nama perusahaan yang terlibat.
Tito juga mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut para pelaku sebagai "vampir penghisap darah rakyat" karena menambah beban ekonomi masyarakat di tengah situasi melimpahnya stok pangan nasional.
"Rakyat yang harusnya ditolong, justru darahnya dihisap oleh oknum seperti ini," ucap Tito.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan jumlah daerah yang mengalami inflasi beras dari 178 menjadi 205 kabupaten/kota pada minggu ketiga Juli 2025.
Tito meminta pemda untuk memanfaatkan data BPS sebagai dasar untuk menganalisis penyebab inflasi.