MANDAILING NATAL – Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution bersama Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution mengikuti peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) secara nasional yang digelar dari Kantor KMP Sibanggor Jae, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, pada Senin (21/7).
Peluncuran KMP ini secara resmi dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Acara turut dihadiri Ketua DPR RI Puan Maharani serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.
Bupati dan Wakil Bupati Madina dalam peluncuran tersebut didampingi oleh unsur Forkopimda, perwakilan Kementerian Koperasi, pejabat Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara, Sekdakab Madina, jajaran asisten dan kepala OPD di Pemkab Madina, serta perwakilan Bank Mandiri dan PT Pos Indonesia.
Acara di Sibanggor Jae ditandai dengan pengguntingan pita KMP, dilanjutkan dengan peninjauan sejumlah gerai operasional koperasi seperti apotek dan klinik, gerai pupuk, gerai LPG, serta gerai sembako yang berlokasi tidak jauh dari kantor KMP.
Bupati Saipullah menyampaikan bahwa Koperasi Sibanggor Jae merupakan salah satu koperasi pilihan yang telah beroperasi dengan baik.
"Kami telah melakukan kunjungan ke beberapa gerai, dan semuanya sudah lengkap tersedia mulai dari sembako, klinik sehat dan apotek, LPG, pupuk, hingga gudang penyimpanan," ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Madina melalui Dinas Koperasi akan membentuk tim pendamping untuk membantu koperasi di desa dan kelurahan lain agar dapat beroperasi secara optimal.
Mengenai bidang usaha koperasi, Bupati Saipullah menegaskan bahwa yang menjadi fokus utama adalah enam gerai yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa usaha simpan pinjam akan ditempatkan sebagai prioritas terakhir.
"Untuk Koperasi Merah Putih, gerai sembako, klinik sehat, LPG, dan pupuk harus menjadi prioritas utama. Sedangkan simpan pinjam akan menjadi kegiatan pendukung," jelasnya.
Bupati menambahkan bahwa masyarakat tetap dapat mengajukan pinjaman modal, khususnya untuk kegiatan pertanian, dengan mekanisme pengembalian yang disesuaikan dengan waktu panen.