SLEMAN - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku pengoplosan beras yang merugikan masyarakat. Hal ini disampaikannya saat meninjau Koperasi Pangan Desa Mandiri (KPDM) di Sinduadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (19/7).
"Kalau ada yang merugikan rakyat, tindak tegas," ujar Zulhas kepada awak media.
Strategi Cegah Oplosan: Bangun Jaringan Distribusi Permanen
Untuk mengantisipasi praktik beras oplosan, pemerintah akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di lebih dari 80.000 titik di seluruh Indonesia. Kedua jenis koperasi ini akan menjadi sentra distribusi permanen untuk sembako dan bantuan sosial pemerintah.
Peluncuran resmi KDMP dan KKMP akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025).
"Koperasi ini jadi infrastruktur pemerintah untuk pasar murah, operasi pasar, dan pembagian program sosial. Pemerintah akan belanja dari Kopdes," kata Zulhas.
Zulhas juga menambahkan bahwa koperasi tersebut akan dimanfaatkan untuk pengadaan bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digalakkan pemerintah.
"Termasuk nanti makan bergizi belanjanya di Kopdes karena tiap kelurahan ada," jelasnya.
Modus Oplosan: Harga Disubsidi, Dijual Lebih Mahal
Zulhas mencontohkan modus pengoplosan beras yang merugikan rakyat, seperti mencampur beras subsidi seharga Rp12.500 per kg dan menjualnya seharga Rp13.500, meskipun harga pasaran normal mencapai Rp14.500.
"Ada selisih Rp2 ribu, dicampur, jual Rp13.500, masih untung. Tapi rakyat tetap dirugikan," tegas Zulhas.
Kemendag Tarik Beras Tak Sesuai Mutu dari Pasar