MEDAN — Pendirian Bank Syariah Matahari oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang resmi memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 18 Juni 2025, dinilai sebagai langkah strategis yang membuka babak baru perjuangan ekonomi Islam di Indonesia.
Namun menurut Shohibul Anshor Siregar, Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), keberadaan bank ini harus diposisikan dalam kerangka kritik struktural terhadap model pembiayaan pembangunan nasional yang selama ini eksploitatif dan sentralistik.
"Kita tidak boleh terjebak pada euforia berdirinya bank. Ini bukan semata-mata soal institusi finansial. Lebih dari itu, ini soal bagaimana Muhammadiyah merespons ketimpangan struktural pembiayaan pembangunan, yang masih didominasi oleh skema utang, rente, dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkeadilan," tegas Siregar saat diwawancarai di kampus UMSU, Rabu (16/07/2025).
Misi Profetik: Dakwah yang Menyentuh Akar Krisis
Siregar menegaskan, pendirian Bank Syariah Matahari perlu diarahkan pada misi profetik, yaitu membebaskan umat dari penindasan sistemik melalui instrumen ekonomi Islam yang membumi dan membebaskan.
Menurutnya, kemiskinan, kesenjangan, dan keterbelakangan ekonomi di banyak wilayah Indonesia bukan disebabkan oleh kemalasan rakyat, tetapi oleh struktur ekonomi yang timpang dan tidak berpihak pada rakyat kecil.
"Ekonomi kita dibangun di atas kerangka liberalisasi, pemborosan fiskal, dan pengabaian terhadap keadilan distribusi. Di sinilah bank syariah Muhammadiyah harus tampil berbeda—mengusung nilai, bukan hanya margin keuntungan," kata Siregar.
Menurutnya, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid dan dakwah sosial harus melihat Bank Syariah Matahari sebagai alat transformasi, bukan hanya kendaraan ekspansi. Ia menyarankan agar bank ini mengutamakan layanan inklusif, mendanai sektor produktif rakyat, mengintervensi pembiayaan UMKM, pertanian, pendidikan, dan kesehatan, serta tidak menjadi elit baru dalam ekonomi formal yang menjauh dari basis gerakan.
Menjawab Kegagalan Skema Pembangunan Konvensional
Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan pembangunan yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan pembangunan ekonomi konvensional. Ketergantungan pada utang luar negeri, kebijakan fiskal yang memihak elit, serta kegagalan pemberantasan kemiskinan adalah bukti bahwa diperlukan pendekatan ekonomi yang etik, partisipatif, dan berbasis kerakyatan.
"Bank ini harus menyasar akar. Dana zakat, infak, dan wakaf yang terintegrasi dengan keuangan mikro syariah bisa menjadi solusi pembiayaan alternatif yang adil dan berkelanjutan. Tapi kalau hanya meniru gaya bank konvensional, Muhammadiyah akan kehilangan ruh profetik-nya," jelas Siregar.
Ekosistem Muhammadiyah dan Peran Strategis AUM