JAKARTA - Maraknya praktik beras oplosan kembali menyulut kemarahan publik. Temuan mengejutkan dari Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap bahwa sebanyak 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu, memicu keresahan konsumen terhadap kualitas pangan yang beredar di pasaran.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras adalah tindakan curang yang merugikan berbagai pihak, mulai dari petani, pedagang, hingga konsumen. "Ini kejahatan terhadap rakyat kecil. Pelaku harus ditindak tegas," tegasnya.
Dampak Nyata di Lapangan: Pedagang dan Warga Resah
Sujiem, seorang pedagang nasi di Jakarta, mengaku kecewa karena sering mendapat beras yang kualitasnya tidak sesuai dengan label kemasan.
"Kalau beras sudah mahal, jangan dioplos. Rasanya beda, yang beli juga kecewa. Harus ditindak," ujarnya kesal.
Senada dengan itu, Boy, warga lainnya, mengungkapkan pengalaman yang lebih mengkhawatirkan. Ia pernah membeli beras yang diduga bercampur plastik.
"Pemerintah harusnya tahu dan cepat bertindak. Saya pernah dapat beras kayak plastik, ini bahaya," kata Boy.
Motif Ekonomi di Balik Oplosan Beras
Motif utama dari praktik pengoplosan adalah mengejar keuntungan. Caranya bisa dengan mencampur:
Beras kualitas rendah dengan premium
Beras lama dengan yang baru
Bahkan beras subsidi dengan beras komersial