JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pengenaan tarif resiprokal 32% oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia tidak ada kaitannya dengan keanggotaan RI dalam aliansi ekonomi BRICS.
Hal itu disampaikannya menanggapi spekulasi publik mengenai hubungan antara kebijakan tarif tinggi AS dengan status Indonesia sebagai anggota penuh BRICS.
"Pengenaan tarif 32% itu pun kan jauh-jauh hari sebelum kita dinyatakan menjadi anggota penuh BRICS. Saya pikir enggak ada hubungannya," ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, kelompok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, pada awal 2025.
Namun, Prasetyo menyebut, keputusan tarif oleh AS telah dibahas sejak lama dan tidak berkaitan langsung dengan orientasi geopolitik Indonesia.
Tarif 32% yang dikenakan kepada Indonesia tergolong tinggi dibanding beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia (25%), Vietnam (20%), Filipina (17%), dan Singapura (10%).
Meski begitu, Indonesia masih lebih baik dari Myanmar dan Laos yang dikenakan tarif hingga 40%.
Tak hanya itu, terdapat pula ancaman tambahan tarif 10% terhadap negara-negara anggota BRICS yang dinilai memiliki sikap "anti-Amerika", serta rencana pengenaan tarif 200% atas produk farmasi impor.
"Kami masih terus bernegosiasi. Mudah-mudahan pemerintah AS mempertimbangkan kembali tawaran dari Indonesia," kata Prasetyo.
Prasetyo menambahkan, negosiasi tarif saat ini dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang langsung bertolak ke Washington, DC, usai menghadiri KTT BRICS di Brasil.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto disebut masih mengatur jadwal pertemuan langsung dengan mantan Presiden AS Donald Trump.
"Ada kemungkinan pertemuan Prabowo dan Trump. Tapi saya belum bisa memastikan kapan," ujar Prasetyo.