BATAM - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, memberikan tanggapan terkait kenaikan tarif listrik yang terjadi di wilayah Batam.
Menurutnya, kenaikan tersebut tak terhindarkan dan merupakan akibat dari peningkatan harga gas, yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik di Batam.
Dalam konferensi pers pada Selasa (9/7/2025), Ansar menjelaskan bahwa kenaikan tarif listrik di Batam sebagian besar dipengaruhi oleh tingginya harga gas yang digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik.
Batam, yang selama ini bergantung pada pasokan gas pipa dari Grisik, Sumatera Selatan, kini harus beralih ke gas alam cair (LNG) untuk memenuhi kebutuhan energi.
"Selama ini pembangkit listrik di Batam mengandalkan pasokan gas pipa, namun karena produksi gas menurun, sebagian pasokan kini harus digantikan oleh LNG yang dikirim dari Lampung," ujar Ansar.
Ia menambahkan, konversi ini tentu menyebabkan biaya operasional yang lebih tinggi, karena harga LNG jauh lebih mahal dibandingkan dengan gas pipa.
Untuk mengatasi masalah pasokan gas, Pemprov Kepri mendorong dilakukannya proyek metering gas di Pulau Pemping.
Proyek ini diharapkan dapat menghubungkan pulau tersebut dengan Belakang Padang, Batam, sehingga pasokan gas lebih stabil dan terjangkau.
Selain itu, Ansar juga mengusulkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dari kontrak-kontrak gas di Natuna yang selama ini diekspor ke Singapura, agar sebagian dapat digunakan untuk kebutuhan energi dalam negeri, khususnya di Batam.
"Kita harus bisa mengoptimalkan potensi gas domestik, jangan sampai kita mengandalkan pasokan dari luar. Kita juga harus bersaing dengan Johor dalam hal harga energi, karena kebutuhan listrik di Batam akan terus meningkat," tegasnya.
Gubernur Ansar memprediksi bahwa pada tahun 2027, kebutuhan listrik di Kepri, khususnya Batam, akan mengalami lonjakan signifikan.
Peningkatan tersebut diperkirakan mencapai antara 2 hingga 4 gigawatt, terutama didorong oleh pembangunan data center yang membutuhkan pasokan listrik besar.