JAKARTA -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas anggaran subsidi untuk LPG 3 kilogram (kg) pada tahun 2025, meski proyeksi volume penyaluran gas melon tersebut justru meningkat.
Langkah ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah kondisi harga LPG global yang masih berfluktuasi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
Mengutip Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun Anggaran 2025, outlook anggaran subsidi LPG 3 kg tahun ini hanya sebesar Rp 68,7 triliun, atau turun 21,03 persen dari target APBN 2025 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 87 triliun.
Di sisi lain, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan, hingga Mei 2025, realisasi volume penyaluran LPG 3 kg telah mencapai 3,49 juta metrik ton (MTon). Bahkan, volume penyaluran diprediksi melonjak menjadi 8,36 juta Mton hingga akhir tahun, lebih tinggi dari pagu volume di APBN 2025 sebesar 8,17 juta Mton.
"Jika anggaran turun, sementara volume naik, maka hanya ada dua kemungkinan: distribusi dibatasi atau harga disesuaikan," ujar Putra Adhiguna, peneliti dari Energy Shift Institute (ESI), kepada Kontan, Kamis (3/7/2025).
Putra menilai, pemangkasan anggaran subsidi tanpa penyesuaian harga atau pembatasan distribusi sangat tidak realistis. Apalagi, harga LPG masih sangat bergantung pada situasi global yang belum stabil.
Sementara itu, pihak Kementerian Keuangan belum memberikan alasan rinci terkait pemangkasan anggaran subsidi LPG 3 kg tersebut. Direktur Jenderal Anggaran, Luky Alfirman, hanya menegaskan bahwa subsidi tetap akan dibayarkan sesuai realisasi aktual.
"Ya, pokoknya kalau subsidi itu akan kita bayar sesuai dengan realisasi," ujar Luky.
Saat ini, Kemenkeu juga disebut terus memantau dinamika subsidi energi termasuk LPG 3 kg untuk menyesuaikan besaran anggaran sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah juga tengah mempersiapkan kebijakan penyeragaman harga elpiji 3 kg mulai 2026, yang akan membawa implikasi besar bagi struktur subsidi dan daya beli masyarakat.*
(km/j006)