JAKARTA — Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan signifikan biaya logistik nasional dari 14,5 persen menjadi hanya 8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam lima tahun mendatang.
Langkah ini diyakini mampu memperkuat daya saing ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Menurutnya, biaya logistik yang tinggi masih menjadi tantangan utama efisiensi distribusi barang dan jasa di dalam negeri.
"Biaya logistik kita saat ini sekitar 14,5 persen dari PDB, dan ini akan kita tekan secara bertahap menjadi 12,5 persen, lalu ke 8 persen. Itu target dalam lima tahun ke depan," ujar Airlangga.
Ia menegaskan, dengan menurunnya biaya logistik, Indonesia dapat meningkatkan kinerja neraca perdagangan serta menjaga kestabilan inflasi nasional.
Saat ini, inflasi nasional berada dalam kisaran 2,5 ±1 persen, sementara neraca perdagangan mencatat surplus selama 61 bulan berturut-turut hingga Mei 2025.
Namun, Airlangga mengakui adanya penurunan Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia ke level 47,4 akibat dampak perang dagang global.
Meski begitu, ia tetap optimistis dengan fundamental ekonomi Indonesia.
Sebagai bentuk komitmen konkret, pemerintah tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional.
Tiga poin utama dalam Perpres ini meliputi:
- Penguatan infrastruktur konektivitas layanan backbone dan sarana pendukung logistik.