JAKARTA - Pemerintah mencatat realisasi belanja negara tahun 2024 meningkat signifikan sebesar 7,6 persen dibanding tahun sebelumnya, mencapai angka Rp3.359,8 triliun.
Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2024 di Rapat Paripurna ke-21 DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Menurut Sri Mulyani, kebijakan belanja yang terarah dan terukur telah memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
"Kebijakan belanja yang terarah dan terukur memberi dampak nyata. Angka kemiskinan menurun ke 9,03 persen pada Maret 2024 dan turun lagi menjadi 8,57 persen pada September. Kemiskinan ekstrem mendekati 0, saat ini di angka 0,83 persen," ujar Sri Mulyani.
Selain penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami perbaikan. Per Agustus 2024, angkanya turun menjadi 4,91 persen, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai diikuti oleh perbaikan sektor ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya peran transfer ke daerah melalui peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas layanan publik dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
"Belanja diarahkan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas nasional, dan mendukung agenda pembangunan serta Pemilu 2024," tambahnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pengelolaan fiskal 2024 dilakukan secara pruden (hati-hati) di tengah meningkatnya kebutuhan agenda nasional. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas anggaran, terutama dalam program-program yang berdampak langsung kepada rakyat.
Kementerian Keuangan berharap capaian ini menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan kebijakan fiskal di bawah pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto, yang akan menjabat mulai 2025. Fokus tetap pada pertumbuhan ekonomi inklusif, perlindungan sosial, serta stabilitas fiskal jangka panjang.*
(bs/j006)