JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menegaskan penolakan atas bantuan asing dalam pembangunan 3 juta rumah rakyat yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2025.
Pernyataan ini disampaikan Ara seusai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (26/6/2025).
"Pak Prabowo sudah sampaikan, diskusi, arahannya jelas: kita berdiri di kaki sendiri," kata Ara kepada awak media.
Penolakan ini tidak berdiri tanpa dasar. Ara menyebut program tersebut telah mendapat dukungan finansial dari dalam negeri, khususnya melalui kucuran dana Rp130 triliun dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendukung Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Menurut Ara, bantuan dari CEO Danantara, Rosan Roeslani, serta dukungan kebijakan dari Bank Indonesia dan Kemenko Perekonomian menjadi fondasi kuat untuk menjalankan proyek tersebut secara mandiri.
"Dukungan Pak Menko Airlangga dan Pak Rosan luar biasa. Dengan kebijakan dari BI juga, saya rasa itu sudah sangat besar," ujarnya.
Meski demikian, Ara tetap menghargai niat baik dari negara-negara sahabat yang menawarkan bantuan.
"Kita berterima kasih atas penawaran bantuan luar negeri. Tapi sesuai arahan Presiden, tahun ini kita tidak ambil utang luar negeri. Kita ingin berdiri di kaki kita sendiri," tegas Ara.
Menko Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa KUR Perumahan tidak hanya menyasar calon pembeli rumah.
Fasilitas ini juga bisa digunakan untuk mendanai proses konstruksi perumahan, dengan skema subsidi bunga yang tengah dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Program ini akan segera berjalan. Subsidi bunga dan plafon sedang kita godok. Dalam waktu dekat akan diumumkan," kata Airlangga.
BPI Danantara sendiri telah menyalurkan dana Rp130 triliun melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk digunakan sebagai likuiditas dalam program pembangunan rumah.