MEDAN– Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi pemerintah pusat tidak hanya soal pemenuhan gizi anak sekolah, melainkan juga merupakan peluang strategis untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Wabup Atika usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah se-Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (19/6/2025).
"Ketika program ini berjalan, maka kebutuhan pokok seperti sayur, telur, susu, dan beras akan meningkat. Ini adalah peluang nyata bagi petani dan pelaku UMKM lokal untuk turut berperan aktif," ujar Atika.
MoU ditandatangani langsung oleh Kepala BGN Dadan Hindayana dan para kepala daerah se-Sumut, disaksikan oleh Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dan Wakil Gubernur H. Surya.
Atika menambahkan, sebagai bentuk keseriusan mendukung program MBG, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah menyiapkan lahan untuk pembangunan 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan tersebar di berbagai kecamatan.
"Pemkab Madina mendukung penuh pelaksanaan MBG. Kami tidak hanya menyiapkan lahan, tapi juga ingin agar masyarakat bisa menjadi penyedia utama bahan pangan untuk program ini," katanya.
Wabup Atika juga berharap agar masyarakat Madina tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut serta dalam mata rantai distribusi dan produksi bahan pangan, sehingga perputaran ekonomi lokal dapat terjaga.
"Kami optimistis MBG bisa menjadi momentum peningkatan kualitas SDM sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa program MBG merupakan salah satu investasi strategis pemerintah pusat dalam rangka mempersiapkan generasi unggul masa depan.
"Kami ingin anak-anak Indonesia tidak hanya kenyang, tapi gizinya tercukupi. Di sisi lain, ini juga membuka lapangan kerja dan menciptakan ekosistem ekonomi baru di daerah," ujarnya.
Saat ini, BGN mencatat sebanyak 1.805 SPPG telah beroperasi di 38 provinsi, dengan cakupan layanan terhadap 5,1 juta warga.
Angka ini masih jauh dari target nasional tahun 2025, yakni menyasar 82,9 juta penerima manfaat.