JAKARTA — Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa rencana peningkatan impor minyak dan gas bumi (migas) dari Amerika Serikat bukan berarti menambah total kuota impor nasional.
Kebijakan tersebut, menurutnya, merupakan langkah pengalihan sumber impor dari negara lain.
Pernyataan ini disampaikan Simon dalam konferensi pers di Graha Pertamina, Jakarta, Jumat (13/6/2025), menanggapi kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada April lalu.
"Kembali kami tegaskan, ini bukan penambahan kuota impor, melainkan shifting atau pengalihan sumber dari negara lain ke Amerika Serikat," jelas Simon.
Menurut Simon, pengalihan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Indonesia dalam merespons dinamika perdagangan global, termasuk kebijakan tarif baru dari Washington.
Ia menyebut, Pertamina tengah meninjau sejumlah aspek strategis seperti efisiensi pengiriman dan perbandingan harga.
Simon menjelaskan bahwa proses penghitungan masih berlangsung untuk memastikan kelayakan dari sisi logistik dan ekonomi.
Salah satu faktor utama yang sedang dipertimbangkan adalah durasi dan biaya pengiriman dari AS ke Indonesia.
"Kita harus hitung betul, dari waktu pengiriman hingga harga yang bisa kita negosiasikan dengan pihak AS. Pemerintah sangat mendukung agar transaksi ini bisa menguntungkan dalam jangka panjang," lanjutnya.
Dia menambahkan, pengadaan crude oil (minyak mentah) dan LPG (liquefied petroleum gas) dari AS diharapkan bisa memberikan stabilitas pasokan sekaligus harga yang kompetitif.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan tidak mempermasalahkan waktu pengiriman LPG dari Amerika Serikat, yang menurut catatan Pertamina mencapai 40 hari.
Ia menilai faktor waktu tidak menjadi kendala karena sebagian besar impor LPG Indonesia memang sudah berasal dari AS.