MEDAN — Dalam rangka mengawal pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Sumatera Utara, redaksi BITVOnline.com mengajukan permohonan wawancara resmi kepada Kepala Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Medan.
Melalui surat resmi yang telah dilayangkan ke pihak BRI, tim redaksi menawarkan jadwal wawancara pada Senin, 16 Juni 2025, pukul 09.00 WIB di Kantor Kanwil BRI Jalan Putri Hijau, Medan.
Wawancara ini diharapkan dapat mengklarifikasi sekaligus menggali informasi mendalam seputar implementasi program KUR, khususnya terkait skema kredit tanpa agunan yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini.
Sebagaimana diketahui, sejak diluncurkan pada November 2007, program KUR menjadi salah satu instrumen vital pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2007, KUR diharapkan mampu menjawab persoalan klasik pelaku usaha kecil terkait akses terhadap permodalan.
Namun, implementasi program ini belakangan menuai banyak keluhan.
Salah satu isu paling krusial adalah masih diberlakukannya syarat agunan dalam pengajuan KUR di bawah Rp100 juta, padahal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI bersama bank-bank Himbara pada 18 Maret 2025, telah ditegaskan bahwa tidak boleh ada persyaratan agunan untuk pinjaman KUR di bawah nominal tersebut.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, bahkan mengecam praktik perbankan yang masih mempersulit pelaku UMKM.
Dalam RDP lanjutan pada 30 April 2025, Saleh mengungkapkan kekecewaannya karena masih menerima banyak aduan dari masyarakat terkait pengajuan KUR yang tetap mensyaratkan agunan.
Ia menilai hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan semangat pemberdayaan UMKM yang diusung pemerintah.
Keluhan serupa juga diterima langsung oleh redaksi BITVOnline.com. Sejumlah pelaku UMKM datang mengadukan perlakuan diskriminatif dari pihak perbankan yang terkesan melempar-lempar tanggung jawab.