PESAWARAN -Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah strategis untuk memutus rantai pasok yang panjang serta mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak dan pinjaman berbunga tinggi.
Hal tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat kunjungan kerja di Lampung Selatan dan dialog bersama para kepala desa se-Lampung di Graha Adora, Kabupaten Pesawaran, Rabu (14/5/2025).
"Koperasi ini kita bangun agar desa tidak lagi tergantung pada rantai pasok yang panjang. Komoditas bisa langsung dari desa ke koperasi, dari koperasi ke pasar atau BUMN, tanpa tengkulak. Hasilnya, harga lebih baik dan petani lebih untung," ujar Zulhas.
Koperasi Merah Putih juga dirancang menjadi kanal distribusi resmi kebutuhan pokok sekaligus lembaga keuangan mikro yang mudah diakses warga desa. Zulhas menambahkan, petani bisa membeli gas langsung ke Pertamina, sembako ke Bulog, dan pupuk dari Pupuk Indonesia tanpa harus berhutang pada tengkulak.
Menteri Zulhas menegaskan, koperasi ini bukan menggunakan dana APBN, melainkan murni hasil kemitraan dengan BUMN, dengan pemerintah memberikan kemudahan akses dan pendampingan. "Ini bisnis yang harus jalan sesuai aturan, tapi kita minta BUMN tidak mempersulit distribusi," jelasnya.
Lebih lanjut, koperasi yang telah terdaftar secara resmi akan mendapatkan akses pembiayaan hingga Rp3 miliar dari bank Himbara. Menko Pangan menargetkan seluruh Koperasi Merah Putih dapat terdaftar di Administrasi Hukum Umum (AHU) paling lambat 30 Juni 2025.
"Koperasi ini tidak sekadar menerima bantuan, tapi harus memiliki model bisnis yang jelas dan dibina agar bisa mandiri," tandas Zulhas. Pemerintah pun menyiapkan tenaga pendamping dan agen Brilink untuk membantu operasional koperasi di desa.
Zulhas berharap koperasi yang kuat dapat menghapus peran tengkulak, pinjaman online, dan rentenir, sehingga petani dan nelayan mendapatkan harga yang lebih adil. "Para kepala desa adalah ujung tombak pembangunan desa. Kita ingin koperasi ini jadi tulang punggung ekonomi desa," pungkasnya.*
(kp/j006)