JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Sosial resmi menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.
Bantuan senilai total Rp10 triliun ini bertujuan mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi kuartal pertama.
Penyaluran bantuan ini tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan telah beralih ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang telah diverifikasi dan dimutakhirkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa bantuan mulai disalurkan hari ini melalui dua skema utama: Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dana tersebut disalurkan melalui Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan juga secara tunai oleh PT Pos Indonesia.
"Proses distribusi ini mengandalkan data yang sudah diperbarui dan akan terus diperbaharui secara berkala melalui jalur formal maupun partisipatif," kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/5/2025).
Meski 16,5 juta penerima manfaat telah ditetapkan, pemerintah menargetkan total 20 juta penerima. Sisanya, sekitar 4 juta keluarga, masih dalam tahap verifikasi dan pemadanan data.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan hasil integrasi berbagai pusat data, termasuk hasil survei dan validasi lapangan.
"Proses pemutakhiran dilakukan secara sistematis, dari survei langsung, kunjungan rumah tangga, hingga validasi melalui RT/RW untuk memastikan data benar-benar akurat," ungkap Amalia.
Data ini nantinya tidak hanya digunakan untuk bansos, tetapi juga sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi nasional.
Penyaluran bansos triwulan kedua ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat serta memberikan stimulus positif terhadap ekonomi nasional yang mengalami perlambatan pada kuartal pertama tahun ini.
Pemerintah juga memastikan mekanisme pelaporan, pengawasan, dan transparansi terus diperkuat demi menjamin program bantuan sosial tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.*