JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) triwulan kedua kepada 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada hari ini, Rabu (28/5/2025). Bantuan senilai total Rp 10 triliun ini disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa penyaluran kali ini menggunakan data terbaru yang telah diverifikasi secara ketat, yaitu Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan.
"Insyaallah per hari ini ada sekitar 16.500.000 KPM untuk Program Keluarga Harapan dan bansos pangan non-tunai yang disalurkan lewat Himbara dan Pos Indonesia," kata Gus Ipul saat konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat.
Gus Ipul menegaskan bahwa pemutakhiran data akan dilakukan secara rutin melalui jalur formal dan partisipatif agar program bansos lebih tepat sasaran.
"Kalau rutin kita lakukan pemutakhiran, dan partisipasi masyarakat luas juga terlibat, insyaallah data ini akan semakin akurat," imbuhnya.
Kemensos menargetkan bantuan sosial ini menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat, namun 4 juta di antaranya masih dalam proses verifikasi untuk memastikan mereka benar-benar layak menerima bantuan.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN merupakan hasil integrasi dari berbagai sumber data sosial-ekonomi nasional, termasuk DTKS, Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi), dan P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
"Kami telah melakukan updating melalui ground check, survei lapangan, hingga rekonsiliasi data dengan Dukcapil agar bisa mengidentifikasi NIK yang tepat," ujar Amalia.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalisasi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran dan meningkatkan keadilan distribusi bantuan di seluruh Indonesia.*
(d/a008)