JAKARTA -Hubungan antara Asosiasi Pilot Garuda Indonesia (APG) dan manajemen PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kian memanas.
Salah satu pemicu utama adalah kebijakan manajemen terkait rekrutmen dan penempatan mantan karyawan dari maskapai lain yang dinilai melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
Presiden APG, Ruli Wijaya, dalam pernyataan resmi pada Senin (26/5/2025), menyebut kebijakan rekrutmen tersebut sarat kejanggalan dan tidak mencerminkan semangat efisiensi yang menjadi fokus utama pemerintah dan BUMN saat ini.
"Kami mencermati bahwa pelaksanaan program perekrutan mengandung sejumlah kejanggalan yang perlu dikaji ulang, khususnya dari sisi prinsip-prinsip good corporate governance," ujar Ruli.
Ruli juga menyoroti buruknya komunikasi antara manajemen dan serikat pekerja yang berimbas pada hubungan industrial yang tidak harmonis. Ia mengungkapkan bahwa upaya APG menyampaikan masukan kerap kali direspons dengan pembatasan dan intimidasi, meskipun dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perusahaan.
"Alih-alih melihat kami sebagai aset strategis perusahaan, manajemen justru memposisikan kami sebagai pihak yang berseberangan," tambahnya.
Tak hanya soal rekrutmen, APG juga mengkritik kebijakan pemutusan sepihak iuran serikat dari sistem payroll pegawai. Menurut Ruli, langkah tersebut merupakan indikasi pelemahan terhadap keberadaan serikat pekerja.
"Ini mencerminkan tidak adanya iktikad baik dari perusahaan dalam menjaga kemitraan yang sehat antara serikat dan manajemen," kata Ruli.
Lebih jauh, APG juga menuding adanya upaya kriminalisasi terhadap Ketua Serikat Pekerja Garuda Indonesia melalui pelaporan kepada polisi atas pemberitaan yang dirilis oleh sekretariat bersama.
"Tindakan ini tidak sejalan dengan semangat UUD 1945 yang menjamin hak berserikat dan menyampaikan pendapat," ujarnya.
Sebagai bentuk keprihatinan terhadap situasi internal Garuda Indonesia yang dinilai mengancam keberlangsungan dan kualitas layanan maskapai nasional, APG meminta perhatian langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Kami meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PT Garuda Indonesia Tbk demi menjaga keberlangsungan bisnis serta aspek keselamatan dan pelayanan terbaik bagi pelanggan," pungkas Ruli.