JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyoroti penurunan signifikan produksi minyak nasional yang terus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, meski Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang melimpah.
Dalam acara Energi Mineral Forum 2025 yang digelar oleh Kementerian ESDM dan B-Universe di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (26/5/2025), Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia, yang pada masa lalu menjadi salah satu penggagas OPEC, kini terpaksa mengimpor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pada periode 1996–1997, Indonesia mampu memproduksi hingga 1,5 juta hingga 1,6 juta barel minyak per hari, sementara konsumsi domestik hanya sekitar 500.000 barel per hari.
Kondisi ini memungkinkan Indonesia untuk mengekspor sekitar 1 juta barel per hari, dengan pendapatan negara dari sektor migas yang menyumbang hingga 40%-45%.
Namun, Bahlil menekankan bahwa setelah krisis ekonomi 1998 dan perubahan berbagai regulasi, posisi Indonesia dalam sektor energi melemah. Pada tahun 2024, produksi atau lifting minyak nasional hanya tercatat sekitar 580.000 barel per hari, sementara konsumsi domestik melonjak menjadi 1,6 juta barel per hari.
Hal ini membuat Indonesia bergeser menjadi negara pengimpor minyak, padahal sebelumnya merupakan negara pengekspor.
Bahlil menyatakan bahwa penurunan lifting ini tidak disebabkan oleh kehabisan sumber daya alam, tetapi lebih pada dugaan adanya kesengajaan dalam pengelolaan sektor energi yang melemahkan ketahanan energi nasional.
Ia bahkan menyebut adanya indikasi bahwa penurunan produksi ini sengaja dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
"Demi Allah, menurut saya ini ada unsur kesengajaan, by design. Untuk mengamankan perintah Presiden Prabowo dan untuk Ibu Pertiwi, sejengkal pun saya tidak akan mundur menghadapi orang-orang seperti ini," ujar Bahlil dengan tegas.
Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia memiliki hampir 40.000 sumur minyak, namun hanya sekitar 20.000 yang masih produktif.
Selain itu, terdapat 301 wilayah hasil eksplorasi yang belum melaksanakan rencana pengembangan atau plan of development (POD). Padahal, konsesi yang diberikan kepada perusahaan seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Kalau izin sudah diberikan, eksplorasi sudah, tetapi POD-nya dibuat mundur-mundur, saya izin kepada Bapak Presiden, saya akan evaluasi sampai tingkat pencabutan izin," tegas Bahlil.