JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti kebijakan pemerintah yang membatasi fitur gratis ongkos kirim (ongkir) hanya tiga hari dalam sebulan.
Menurut YLKI, kebijakan ini berpotensi merugikan konsumen, meskipun di sisi lain bisa membawa dampak positif dalam jangka panjang.
"Dalam jangka panjang, ini berpotensi mengubah perilaku konsumen Indonesia yang cenderung konsumtif dan impulsif," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Niti Emiliana, Sabtu (17/5/2025).
Niti menjelaskan bahwa perilaku belanja yang berlebihan secara tidak langsung dapat berdampak negatif terhadap keuangan pribadi, kesehatan mental, bahkan lingkungan.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus dikaji secara matang agar tetap adil dan tidak merugikan salah satu pihak.
"Perlu ada teknis yang jelas terkait kriteria produk, kriteria ekspedisi. Perlu ada uji coba, evaluasi dan pengawasan yang tepat," ujarnya.
Sementara itu, Sekjen YLKI, Rio Priambodo, menambahkan bahwa pembatasan fitur gratis ongkir belum menjawab isu paling mendasar dalam jasa ekspedisi, yaitu soal keterlambatan, barang rusak, dan kehilangan.
"Permasalahan ini harusnya dituntaskan oleh pemerintah melalui perubahan regulasi," tegas Rio.
Ia juga mengkritik aturan ganti rugi barang hilang yang hanya diganti 10 kali lipat dari biaya pengiriman, yang menurutnya tidak cukup adil bagi konsumen.
Sebagai informasi, kebijakan pembatasan gratis ongkir tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial.
Direktur Pos dan Penyiaran Komdigi, Gunawan Hutagalung, menjelaskan bahwa pembatasan ini diterapkan untuk mencegah praktik tarif layanan di bawah harga pokok penjualan (HPP) yang merugikan ekosistem usaha.
Meski dibatasi hanya 3 hari, aturan ini bisa dievaluasi dan diperpanjang sesuai permintaan e-commerce.