JAKARTA -Direktur Utama PT Timah Tbk (TINS), Restu Widiyantoro, mengusulkan pemanfaatan koperasi warga sebagai salah satu solusi memberantas praktik pertambangan ilegal yang kian marak.
Gagasan ini muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
"Kami sudah diarahkan beberapa hal, seperti menggunakan metode pengoperasian melalui koperasi. Ini ide luar biasa dan akan segera kami tindak lanjuti," ujar Restu.
Menurut Restu, langkah penertiban telah dilakukan ratusan kali, termasuk menenggelamkan kapal ponton ilegal. Namun, keberadaan tambang ilegal justru terus bertambah, bahkan diduga melibatkan oknum internal dan masyarakat lokal yang selama ini menjadi mitra kerja.
"Banyak yang bekerja sama dengan PT Timah ternyata masuk dalam kategori ilegal. Namun karena didukung masyarakat, sulit untuk ditindak secara langsung," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Holding BUMN Pertambangan MIND ID, Maroef Sjamsoeddin, menegaskan bahwa penyelesaian praktik tambang ilegal tidak bisa berhenti di level operasional.
Ia memaparkan pendekatan tiga strata untuk penanganan tuntas:
Strata Operasional – Tanggung jawab perusahaan di lapangan.
Strata Taktis – Di bawah koordinasi MIND ID sebagai holding.
Strata Strategis – Butuh dukungan lintas kementerian dan lembaga.
"Kalau hanya menyelesaikan di strata operasional, ini seperti pemadam kebakaran. Harus naik ke taktis dan strategis agar masalahnya terurai jelas," tegas Maroef.
Ia juga menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap siapa pelaku tambang ilegal, jaringan mereka, serta dampak kerugiannya terhadap negara.