ACEH -Keputusan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang mengangkat kembali Fadhil Ilyas dan Numeri sebagai Direksi Bank Aceh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 17 Maret 2025, menuai kritik tajam dari berbagai pihak.
Sejumlah pihak menilai bahwa keputusan ini tidak hanya menciptakan dualisme kepemimpinan, tetapi juga berpotensi merusak stabilitas dan legalitas operasional Bank Aceh.
Dalam RUPSLB tersebut, Gubernur Aceh selaku pemegang saham pengendali bersama seluruh bupati/wali kota se-Aceh memutuskan untuk mengaktifkan kembali Fadhil Ilyas sebagai Direktur Bisnis dan Numeri sebagai Direktur Kepatuhan, membatalkan keputusan rapat sebelumnya pada 14 Maret 2025.
Namun, keputusan ini dianggap bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank, serta Surat Edaran OJK No. 39 Tahun 2016.
Beberapa kejanggalan yang mencoreng legalitas RUPSLB ini antara lain adalah tidak adanya pemberitahuan atau undangan resmi yang ditandatangani oleh Direksi Bank Aceh.
Selain itu, rapat tersebut hanya dihadiri oleh sebagian kecil pemegang saham, bukan seluruhnya.
Padahal, rapat sebelumnya pada 14 Maret 2025 dihadiri oleh Gubernur Aceh dan seluruh bupati/wali kota se-Aceh secara daring maupun luring.
Pelaksanaan POJK No. 17 Tahun 2023 Terlanggar
Selain itu, penunjukan Fadhil Ilyas sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama tanpa persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertentangan dengan Pasal 14 Ayat 6 POJK No. 17 Tahun 2023.
Sebelumnya, Dewan Komisaris Bank Aceh telah menunjuk M. Hendra Supardi sebagai PLT Direktur Utama dan mendapatkan persetujuan resmi dari OJK.